Otonomi Daerah

Otonomi Daerah

Eforia otonomi daerah juga bisa menimbulkan hal dapat menurunkan kompetisi kita.Adanya otonomi daerah oleh sebagian Pemerintah Daerah diasosiasikan dengan “otonomi wilayah” sehingga daerah daerah kabupaten dan propinsi seakan menjadi Negara “merdeka” yang dapat secara bebas mengatur daerahnya.Padahal,otonomi daerah hakekatnya hanya pendelegasian kewenangan untuk mengurus daerah,namun tetap dlam bingkai kepentingan nasional secara keseluruhan.
Padahal demikian telah membuat sebagian daerah menerbitkan berbagai aturan yang terkadang tidak mendukung perekonomian secara keseluruhan,bahkan juga kepentingan local sendiri.Ini tentu kontraproduksi pula dengan AFTA.Misalnya,untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),banyak daerah menerbitkan berbagai pajak dan retribusi baru.Ini bukan saja bisa melambankan aktivitas perdagangan,melainkan juga mengurangi minat investasi ke daerah daerah.Sebagaimana diberitakan media massa,banyak investor yang menunda investasinya ke daerah karena belum jelasnya aturan di masa mendatang,dan khawatiran adanya pungutan daerah yang akan membuat perusahaan menjadi tidak kompetitif.
Contoh ekstrim berlebihannya daerah dalam menerbitkan peraturan adalah adanya peraturan daerah dari pemerintah Daerah lampung yang memungut retribusi dari label yang melekat dalam setiap produk!Ini memang ide yang “brilliant”untuk meningkatkan PAD,namun sayang “kebablasen”.Akibatnya kebijakan ini,bukan saja akan menaikkan harga dan membebani konsumen,melaikan juga dapat mengurangi minat investor masuk ke daerah tersebut.Karena daerah tersebut dapat juga saja secara tiba-tiba membuat peraturan daerah yang dapat meningkatkan biaya perusahaan,tanpa khawatir adanya teguran dari pusat.

Tidak,hanya itu,Pemerintahan Daerah Lampung juga mengenakan retribusi pada 180 jenis komoditi yang keluar dari propinsi ini,dengan tarif Rp 2000 hungga Rp 180 ribu per kg.Ini jelas mengurangi dayasaing produk tersebut.baik di pasar domestic maupun internasional.Pengaktifan kembali jembatan –jembatan timbang di Sulawesi Selatan akan berdampak sama pada biaya poroduksi,yang akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
Dalam konteks otonomi daerah ini,telah muncul pula semangat kedaerahan yang tinggi,sehingga tekanan untuk memanfaatkan sumberdaya daerah sangat besar.Ini bisa di fahami kalau memang sumberdaya tersebut kompetitif.Namun jika untuk memanfaatkan sumberdaya daerah tersebut dengan memasang palang-palang proteksi atas produk atau sumberdaya dari daerah lain,maka ini sangat bertentangan dengan semangat AFTA.Secara global kita membuka pintu,namun secara local kita menutup akses masuk dari daetah lain.Hitung-hitungan ekonomis untuk menyakinkan daerah-daerah yang selama ini memang hanya “menunggu petunjuk pusat” adalah tidak mudah.Sikap yang emosional-regional sekarang lebih mengemuka,karena didasari semangat untuk memajukan daerahnya,yang terkadang lebih berorientasi jangka pendek.
Dengan melihat kondisi yang demikian,dan ketidakseimbangan pemerintah dan pelaku ekonomi,seharusnya kita perlu malu menegosiasikan kemballi skim waktu AFTAini.Pe,merintah untuk menunda,jika itu datang dari Indonesia,akan sangat diperhitungan oleh negara ASEAN lainnya.Karena sebagaimana pun pasar Indonesia tetap yang paling besar.Dan AFTA tak banyak artinya tanpa keikutsertaan Indonesia

Referensi:Google

Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s