ANALISIS KORUPS…

ANALISIS KORUPSI BERDASARKAN TEORI CULTURAL STUDIES

 

 

I.       Pendahuluan

           

            Fenomena korupsi, merupakan fenomena yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik. Bagi banyak orang, korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sudah merupakan suatu kebiasaan atau budaya. Dalam seluruh penelitian perbandingan korupsi antar negara, Indonesia selalu menempati posisi paling rendah. Perkembangan korupsi di Indonesia juga mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun hingga kini pemberantasan korupsi di Indonesia belum menunjukkan titik terang melihat peringkat Indonesia dalam perbandingan korupsi antar negara yang tetap rendah. Hal ini juga ditunjukkan dari banyaknya kasus-kasus korupsi di Indonesia.

 

Pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dibagi dalam 3 periode, yaitu pada masa Orde LamaOrde Baru, dan Orde Reformasi.

 

  1. Orde Lama

 

Dasar hukumnya KUHP (awal), UU No. 24 tahun 1960. Antara 1951-1956, isu korupsi mulai diangkat oleh koran lokal, seperti Indonesia Raya yang dipandu oleh Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar. Pemberitaan dugaan korupsi Ruslan Abdulgani menyebabkan koran tersebut kemudian dibredel. Kasus 14 Agustus 1956 ini adalah peristiwa kegagalan pemberantasan korupsi yang pertama di Indonesia, dimana atas intervensi Perdana Menteri Ali SastroamidjoyoRuslan Abdulgani, sang menteri luar negeri, gagal ditangkap oleh Polisi Militer. Sebelumnya Lie Hok Thay mengaku memberikan satu setengah juta rupiah kepada Ruslan Abdulgani, yang diperoleh dari ongkos cetak kartu suara pemilu. Dalam kasus tersebut, mantan Menteri Penerangan kabinet Burhanuddin Harahap (kabinet sebelumnya), Syamsudin Sutan Makmur, dan Direktur Percetakan Negara, Pieter de Queljoe berhasil ditangkap. Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar justru kemudian dipenjara tahun 1961 karena dianggap sebagai lawan politik Sukarno. Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dan asing di Indonesia tahun 1958 dipandang sebagai titik awal berkembangnya korupsi di Indonesia. Upaya Jenderal A.H. Nasution mencegah kekacauan dengan menempatkan perusahaan-perusahaan hasil nasionalisasi di bawah Penguasa Darurat Militer justru melahirkan korupsi di tubuh TNI. Jenderal Nasution sempat memimpin tim pemberantasan korupsi pada masa ini, namun kurang berhasil. Pertamina adalah suatu organisasi yang merupakan lahan korupsi paling subur. Kolonel Soeharto, panglima Diponegoro saat itu, yang diduga terlibat dalam kasus korupsi gula, diperiksa oleh Mayjen SupraptoS. Parman, M. T. Haryono dan Sutoyo dari Markas Besar Angkatan Darat. Sebagai hasilnya, jabatan panglima Diponegoro diganti oleh Letkol Pranoto, kepala staf-nya. Proses hukum Suharto saat itu dihentikan oleh Mayjen Gatot Subroto, yang kemudian mengirim Suharto ke Seskoad di Bandung. Kasus ini membuat D. I. Panjaitan menolak pencalonan Suharto menjadi ketua Senat Seskoad.

 

  1. Orde Baru

 

Dasar Hukumnya adalah UU No. 3 tahun 1971. Korupsi orde baru dimulai dari penguasaan tentara atas bisnis-bisnis strategis.

 

  1. Reformasi

 

Dasar Hukumnya yaitu UU No. 31 tahun 1999 dan UU 20 tahun 2001. Pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini dilakukan oleh beberapa institusi:

1.         Tim Tastipikor (Tindak Pidana Korupsi)

2.         Komisi Pemberantasan Korupsi

3.         Kepolisian

4.         Kejaksaan

5.         BPKP

6.         Lembaga non-pemerintah: Organisasi Massa (misal: Indonesian Corruption Watch)

 

Berikut adalah daftar kasus korupsi di Indonesia:

–                      Kasus dugaan korupsi Soeharto: dakwaan atas tindak korupsi di tujuh yayasan

–                      Pertamina: dalam Technical Assistance Contract dengan PT Ustaindo Petro Gas

–                      Bapindo: pembobolan di Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) oleh Eddy Tansil

–                      HPH dan dana reboisasi: melibatkan Bob HasanPrajogo Pangestu, sejumlah pejabat Departemen Kehutanan, dan Tommy Soeharto.

–                      Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI): penyimpangan penyaluran dana BLBI

–                      Abdullah Puteh: korupsi APBD.

 

Pada 17 Oktober 2006, Kejaksaan Agung Republik Indonesia mulai menayangkan foto dan menyebarkan data para buronan tindak pidana korupsi yang putusan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap. Data dan foto 14 belas koruptor tersebut direncanakan ditayangkan di televisi dan media massa dengan frekuensi seminggu sekali. Mereka adalah:

  1. Sudjiono Timan – Dirut PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI)
  2. Eko Edi Putranto – Direksi Bank Harapan Sentosa (BHS)
  3. Samadikun Hartono – Presdir Bank Modern
  4. Lesmana Basuki – Kasus BLBI
  5. Sherny Kojongian – Direksi BHS
  6. Hendro Bambang Sumantri – Kasus BLBI
  7. Eddy Djunaedi – Kasus BLBI
  8. Ede Utoyo – Kasus BLBI
  9. Toni Suherman – Kasus BLBI
  10. Bambang Sutrisno – Wadirut Bank Surya
  11. Andrian Kiki Ariawan – Direksi Bank Surya
  12. Harry Mattalata alias Hariram Ramchmand Melwani – Kasus BLBI
  13. Nader Taher – Dirut PT Siak Zamrud Pusako
  14. Dharmono K Lawi – Kasus BLBI

Peraturan perundang-undangan (legislation) merupakan wujud dari politik hukum institusi negara yang dirancang dan disahkan sebagai undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Secara parsial, dapat disimpulkan pemerintah dan bangsa Indonesia serius melawan dan memberantas tindak pidana korupsi di negeri ini. Tebang pilih. Begitu kira-kira pendapat beberapa praktisi dan pengamat hukum terhadap gerak pemerintah dalam menangani kasus korupsi akhir-akhir ini.

Akhir-akhir ini masalah korupsi sedang hangat-hangatnya dibicarakan publik,  terutama dalam media massa baik lokal maupun nasional. Banyak pakar mengemukakan pendapatnya tentang masalah korupsi ini. Pada dasarnya, ada yang  pro adapula yang kontra. Akan tetapi, walau bagaimanapun, korupsi adalah perbuatan yang merugikan  negara dan dapat merusak sendi-sendi kebersamaan bangsa. Pada hakekatnya, korupsi adalah “benalu sosial” yang merusak struktur  pemerintahan dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. Dalam prakteknya, korupsi sangat sukar bahkan hampir tidak mungkin diberantas, karena sangat sulit memberikan pembuktian-pembuktian yang eksak. Disamping itu, sangat sulit mendeteksinya dengan dasar-dasar hukum yang pasti. Namun akses perbuatan korupsi merupakan bahaya laten yang harus diwaspadai baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri. Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai standar kebenaran dan sebagai kekuasaaan mutlak. Sebagai akibatnya, kaum koruptor yang kaya raya dan para politisi korup yang berkelebihan uang bisa masuk ke dalam golongan elit yang berkuasa dan sangat dihormati. Mereka ini juga akan menduduki status sosial yang tinggi dimata masyarakat.

 

Korupsi sudah berlangsung lama, sejak zaman Mesir Kuno, Babilonia, Roma sampai abad pertengahan dan sampai sekarang. Korupsi terjadi di berbagai negara, tak terkecuali di negara-negara maju sekalipun. Di negara Amerika Serikat sendiri yang sudah begitu maju masih ada praktek-praktek korupsi. Sebaliknya, pada masyarakat yang primitif dimana ikatan-ikatan sosial masih sangat kuat dan kontrol sosial yang efektif, korupsi relatif jarang terjadi. Tetapi dengan semakin berkembangnya sektor ekonomi dan politik serta semakin majunya usaha-usaha pembangunan dengan pembukaan-pembukaan sumber alam yang baru, maka semakin kuat dorongan individu terutama di kalangan pegawai negeri untuk melakukan praktek korupsi dan usaha-usaha penggelapan.

 

Korupsi dimulai dengan semakin mendesaknya usaha-usaha pembangunan yang diinginkan, sedangkan proses birokrasi relatif lambat, sehingga setiap orang atau badan usaha menginginkan jalan pintas yang cepat dengan cara memberikan uang pelicin (uang sogokan). Praktek ini akan berlangsung terus menerus sepanjang tidak adanya kontrol dari pemerintah dan masyarakat, sehingga timbul golongan pegawai yang termasuk orang  kaya baru (OKB), yang memperkaya dirinya sendiri. Agar tercapai tujuan pembangunan nasional, maka mau tidak mau korupsi harus diberantas. Ada beberapa cara penanggulangan korupsi, dimulai dari sifatnya yang preventif sampai yang represif.

 

Secara umum akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

 

Korupsi tidak dapat dibiarkan berjalan begitu saja. Karena kalau dibiarkan secara terus menerus, maka akan terbiasa dan menjadi subur. Sehingga akan menimbulkan mental pejabat yang selalu mencari jalan pintas mudah dan menghalalkan segala cara. Untuk itu, korupsi perlu ditanggulangi secara tuntas dan bertanggungjawab.

 

KPK dan Pengadilan Khusus Korupsi

 

Praktik korupsi di negeri ini terus saja menggurita. Kasus terakhir adalah bocornya dana Bank BNI yang ternyata diduga dilakukan oleh oknum petinggi bank bersangkutan. Rupanya korupsi bukan hanya marak pada pemerintahan Orde Baru, tetapi pada pemerintahan reformasi pun, korupsi tetap berjalan tanpa hambatan. Saat orde baru, korupsi dibiarkan berlangsung, bahkan dipelihara dengan maksud untuk menguatkan posisi politik penguasa. Namun di era reformasi, justru korupsi semakin menjadi-jadi. Hasil korupsi digunakan untuk membiayai mesin politik kekuasaan dengan memberikan janji-janji “semu” pada rakyat saat pemilu. Demikian juga dengan proses penanganan korupsi oleh para pelaksana hukum yang sebetulnya telah didukung oleh perangkat hukum yang memadai. Namun kenyataannya, sampai saat ini para koruptor masih sulit dijatuhi pidana setimpal oleh hakim. Agenda reformasi untuk memberantas korupsi yang tertuang dalam Tap MPR Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN, hanya manis dimulut tanpa adanya political will yang memadai.

Oknum-oknum di DPR sering berdalih bahwa kasus-kasus korupsi yang diduga menyangkut golongan atau partainya yang terjadi pada masa lalu bukan urusan DPR periode sekarang. Mereka lupa bahwa proses hukum itu selalu mempersoalkan masa lalu bukan masa yang akan datang. Bahkan aspek politik pun perlu diperhatikan. Pengabdian aspirasi rakyat berarti mengabaikan kapasitasnya sebagai wakil rakyat yang tidak mengenal periode keanggotaan DPR. Penantian panjang akan hadirnya suatu institusi yang nantinya betul-betul mandiri dan berwibawa untuk memberantas korupsi, rupanya sudah mendapat titik terang. Karena Panitia Seleksi pembentukan KPK sudah dibentuk pemerintah. Kehadiran lembaga baru ini tidak lepas dari intensitas korupsi yang sudah tergolong kejahatan luar biasa dan melanggar hak-hak sosial rakyat. Meskipun pembentukan KPK telah melewati batas waktu menurut pasal 43 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 (yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) bahwa paling lambat dua tahun sejak UU ini berlaku (18 Agustus 1999) dibentuk KPK, namun tidak membawa harapan baru dalam memberantas korupsi yang sudah mengakar. Seandainya pemerintah dan aparat hokum mampu memberantas korupsi sesuai dengan harapan rakyat, tentu kita tidak akan membutuhkan lembaga baru untuk memberantas korupsi.

Terdapat lima wewenang KPK yang diatur dalam pasal 7 UU KPK yaitu antara lain :

  1. Mengkoordinasikan penyelidikan dan penuntutan korupsi.
  2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan korupsi.
  3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan korupsi kepada instansi yang terkait.
  4. Melaksanakan dengar pendapat dan pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi.
  5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan korupsi.

KPK juga berwenang (Pasal 8 ayat 2) mengambil alih penyelidikan atau penuntutan perkara korupsi yang sedang ditangani oleh kepolisian atau kejaksaan. Oleh karena itu, kepolisian atau kejaksaan yang tengah menyidik atau menuntut suatu perkara korupsi tadi diminta oleh KPK untuk ditangani, wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara, dan dokumen lainnya kepada KPK (Pasal 8 ayat 3). Pengambilan itu dilakukan bila ada laporan warga masyarakat mengenai tindak korupsi yang ditindaklanjuti, atau proses penanganannya berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kenyataan yang terjadi saat ini adalah para pelaku korupsi mendapatkan hukuman yang tidak sesuai dengan kejahatannya. Hal tersebut dikarenakan kurang tegasnya hukum yang ditegakkan. Masih ada kegiatan suap-menyuap di atas meja hijau dan bahkan kasus terbaru adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga terlibat dalam tindakan korupsi. Keadilan di Indonesia saat ini sudah dapat diperjual belikan. Kejahatan korupsi sangat sulit untuk diberantas, karena korupsi yang telah terjadi di Indonesia merupakan korupsi yang dilakukan secara berjamaah, serta pelakunya sudah melibatkan badan hukum Indonesia. Hal ini yang sangat menyulitkan pemerintah dalam memerangi tindakan korupsi di Indonesia.

 

Solusi Pemerintah

 

Kasus korupsi yang merupakan makanan sehari-hari pemerintah. Meskipun banyak cara telah dilakukan, namun korupsi tetap saja ada di seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Pemerintah telah bersikeras menangani kasus korupsi di negara kita ini. Yang salah satunya adalah dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi yang kita kenal KPK. Pada awal pembentukan, KPK ini dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Namun, baru-baru ini KPK membuat sebuah kasus penyuapan terhadap kasus korupsi. Pemerintah pastinya tidak tinggal diam dengan hal ini. Kemudian pemerintah mengusut tuntas tentang kebenaran ini.

Solusi lain dari pemerintah adalah dengan mempercayakan posisi penting dalam pemerintahan kepada orang yang mempunyai kemampuan dan kejujuran dalam memerintah. Pemerintah juga telah memberikan beberapa kenaikan gaji pada pegawai negeri sipil, guna mengurangi hasrat untuk melakukan korupsi. Selain itu, pemerintah dengan serius mengusut kasus korupsi hingga tuntas. Dan adanya hukum tegas bagi para pelaku korupsi atau yang dikenal dengan koruptor.

 

Solusi Masyarakat

 

Penanganan korupsi tidak cukup dilakukan oleh pemerintah atau petinggi negara dan KPK. Namun masyarakat yang baik dengan rasa nasionalisme yang tinggi patut membantu dalam kegiatan pemberantasan korupsi. Telah banyak kegiatan aksi demo kepada pemerintah melaui LSM yang ada. Dan masyarakat juga sering mengingatkan pada pemerintah melalui aksinya dengan menegakkan hukum kepada tindak korupsi. Terutama korupsi yang terjadi di daerah masing-masing dan korupsi di pemerintah pusat. Korupsi tidak hanya terjadi di pemerintah pusat, namun pemerintahan daerah banyak tindakan korupsi. Memang tidak banyak masyarakat yang sadar akan keberadaan korupsi, bahkan dari masyarakat itu sendiri pelaku korupsi yang terjadi. Namun, pengertian dan tingkat pengetahuan terhadap perekonomian harus ditingkatkan di lapisan masyarakat agar masyarakat tidak  ikut serta dalam pelaku korupsi terutama masyarakat kecil. Kebanyakan yang terjadi adalah mereka masyarakat kecil sebagai pelaksana tindakan korupsi yang telah di instruksikan oleh pejabat pemerintah yang hendak melakukan tindakan korupsi.

 

Solusi Mahasiswa

 

Tidak hanya lapisan masyarakat yang juga ikut menjaga perekonomian di negara kita ini. Mahasiswa selama ini terkenal dengan aksinya untuk mendemo pemerintah terhadap permasalahan di negara kita ini. Mahasiswa sering kali mendemo para pelaku korupsi dan tak jarang apabila pemerintah tidak merespon, maka tindakan anarkis dilakukannya. Aksi mahasiswa tidak hanya dilakukan oleh mahsiswa bidang ekonomi saja, namun semua mahasiswa ikut serta dalam mengingatkan pemerintah dalam korupsi. Solusi lain yang telah dilakukan adalah menumbuhkan kesadaraan saat dibangku kuliah akan kerugian dari tindakan korupsi serta akibatnya pada keseimbangan ekonomi apabila korupsi terjadi. Mahasiswa harus mampu mengevaluasi kegiatan pemerintah yang terjadi, karena mahasiswa merupakan agen perubahan yang baik bagi negara kita ini.

 

II.      Isi

             

Banyak para ahli yang mencoba merumuskan korupsi yang jka dilihat dari struktur bahasa dan cara penyampaiannya yang berbeda, tetapi pada hakekatnya mempunyai makna yang sama. Kartono (1983) memberi batasan korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri. Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman. Wertheim (dalam Lubis, 1970) menyatakan bahwa seorang pejabat dikatakan melakukan tindak korupsi bila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Kadang-kadang orang yang menawarkan hadiah dalam bentuk balas jasa, juga termasuk dalam korupsi.

 

Selanjutnya, Wertheim menambahkan bahwa balas jasa dari pihak ketiga yang diterima atau diminta oleh seorang pejabat untuk diteruskan kepada keluarganya atau partainya/kelompoknya atau orang-orang yang mempunyai hubungan pribadi dengannya, juga dapat dianggap sebagai korupsi. Dalam keadaan yang demikian, jelas bahwa ciri yang paling menonjol di dalam korupsi adalah tingkah laku pejabat yang melanggar asas pemisahan dalam kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat serta pemisahan keuangan pribadi dengan masyarakat.

 

Sementara itu Merican (1971) menyatakan sebab-sebab terjadinya korupsi sebagai berikut :

  1. Peninggalan pemerintahan kolonial.
  2. b.         Kemiskinan dan ketidaksamaan.
  3. c.         Gaji yang rendah. 
  4. d.         Persepsi yang populer.
  5. e.         Pengaturan yang bertele-tele.
  6. f.          Pengetahuan yang tidak cukup dari bidangnya.

 

Di sisi lain, Ainan (1982) menyebutkan beberapa sebab terjadinya korupsi yaitu :

  1. Perumusan perundang-undangan yang kurang sempurna.
  2. Administrasi yang lamban, mahal dan tidak luwes.
  3. Tradisi untuk menambah penghasilan yang kurang dari pejabat pemerintah   dengan upeti atau suap.
  4. Dimana berbagai macam korupsi dianggap biasa, tidak dianggap bertentangan, tidak dianggap bertentangan dengan moral, sehingga orang berlomba untuk korupsi.

 

Dari pendapat para ahli-ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab terjadinya korupsi adalah:

  1. Gaji yang rendah, kurang sempurnanya peraturan perundang-undangan, administrasi yang lamban dan sebagainya.
  2. Warisan pemerintah kolonial.
  3. c.                   Sikap mental pegawai yang ingin cepat kaya dengan cara yang tidak halal, tidak ada kesadaran bernegara, tidak ada pengetahuan pada bidang pekerjaan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah.

 

Maka, akibat dari tindak korupsi adalah sebagai berikut :

  1. Pemborosan sumber-sumber, modal yang lari, gangguan terhadap penanaman modal, terbuangnya keahlian, bantuan yang lenyap.
  2. Ketidakstabilan, revolusi sosial, pengambil alihan kekuasaan oleh militer, menimbulkan ketimpangan sosial budaya.
  3. Pengurangan kemampuan aparatur pemerintah, pengurangan kapasitas administrasi, hilangnya kewibawaan administrasi.

 

Selanjutnya Mc Mullan (1961) menyatakan bahwa akibat korupsi adalah ketidakefisienan, ketidakadilan, rakyat yang tidak mempercayai pemerintah, memboroskan sumber-sumber negara, tidak mendorong perusahaan untuk berusaha terutama perusahaan asing, ketidakstabilan politik, pembatasan dalam kebijaksanaan pemerintah dan tidak represif. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan akibat-akibat korupsi di atas adalah sebagai berikut :

  1. Tata ekonomi seperti larinya modal luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal.
  2. Tata administrasi tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, pengambilan tindakan-tindakan represif.
  3. Tata sosial budaya seperti revolusi sosial, ketimpangan sosial.
  4. Tata politik seperti pengambilalihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri.

 

Ada beberapa upaya penanggulangan korupsi yang ditawarkan para ahli yang  masing-masing memandang dari berbagai segi dan pandangan. Caiden (dalam Soerjono, 1980) memberikan langkah-langkah untuk menanggulangi korupsi sebagai berikut :

  1. Membenarkan transaksi yang dahulunya dilarang.
  2. Membuat struktur baru yang mendasarkan bagaimana keputusan dibuat.
  3. Melakukan perubahan organisasi yang akan mempermudah masalah pengawasan dan pencegahan kekuasaan yang terpusat, rotasi penugasan, organisasi yang sama, birokrasi yang saling bersaing dan penunjukkan instansi pengawas adalah saran-saran yang secara jelas diketemukan untuk mengurangi kesempatan korupsi.
  4. Bagaimana dorongan untuk korupsi dapat dikurangi dengan jalan meningkatkan ancaman.
  5. Korupsi adalah persoalan nilai. Nampaknya tidak mungkin keseluruhan korupsi dibatasi. Tetapi memang, harus ditekan seminimum mungkin agar beban korupsi organisasional dan korupsi sestimik tidak telalu besar apabila ada suatu pembaharuan struktural. Barangkali untuk mengurangi kesempatan dan dorongan untuk korupsi dengan adanya perubahan organisasi.

 

Cultural Studies (CS) adalah sebuah perspektif teoritis yang fokus pada bagaimana budaya dipengaruhi oleh kelompok dominan yang berkuasa. Salah satu tokoh dalam teori ini adalah Stuart Hall. Tidak seperti teori-teori komunikasi pada umumnya, Cultural Studies tidak mengacu pada satu doktrin dari tingkah laku manusia, Hall (dalam Turner, 2007 : 390) berargumen “ Cultural Studies has multiple discourses; it has a number of different histories. It is a whole set of formations; it has its own conjunctures and moments in the past… I want to insist on that! ”.

Stuart Hall mempertanyakan peran dari institusi elit seperti media dan “ their false and misleading image”. Menurut Hall, media memiliki kemampuan untuk membentuk opini publik dari populasi yang termarjinalisasi, termasuk orang-orang kulit berwarna, orang miskin dan orang-orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagai kulit putih, laki-laki, heterosexual dan kaya.

Cultural Studies melibatkan investigasi dari cara suatu kebudayaan diproduksi lewat pergelutan ideologi. Media dianggap sebagai powerful tools dari ideologi dominan. Selain itu, media juga memiliki potensi untuk membangun kesadaran masyarakat tentang isu kelas, kekuasaan dan dominasi. Gagasan utamanya adalah tentang “ representasi ”. Yaitu bagaimana realitas tidak pernah dialami secara langsung, tetapi selalu melalui kategori simbolik yang disediakan oleh masyarakat.

Cultural studies memfokuskan pada bagaimana kelompok elit seperti media melanggengkan kekuasaannya terhadap kelompok kecil. Maka, teori ini berakar dari klaim baru terhadap kekuasaan dan budaya dengan adanya asumsi bahwa:

  1. Budaya menyebar dan menginvasi semua bentuk tingkah laku manusia.
  2. Manusia merupakan bagian dari struktur kekuasaan hirarkis.

 

III.    Penutup

 

Dengan adanya kebebasan media saat ini, perlu adanya kontrol terhadap media. Satu-satunya institusi yang dapat melakukan hal tersebut adalah pemerintah, jika melihat kasus korupsi yang terjadi dari level birokrasi sampai ke masyarakat.

Kemudian bagaimana peran pemerintah dalam membentuk opini tentang korupsi kepada masyarakat dan bagaimana masyarakat membentuk opini tentang pemerintah terhadap korupsi. Kemudian terjadilah dilemma. Hal ini sangatlah memprihatinkan.

Mungkin satu-satunya solusi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia adalah dengan mengampanyekan permasalahan korupsi tersebut melalui media-media kepada masyarakat. Sehingga kita dapat memiliki suatu konsensus bersama terhadap permasalahan korupsi ini. Hal ini penting, agar korupsi tidak menjadi budaya yang mengakar pada anak cucu kita.

 

IV.    Daftar Pustaka

 

  1. Primasari, Winda; 2010; Diktat Teori Komunikasi; Jakarta; STIKS Tarakanita
  2. http://www.docstoc.com/docs/12723298/KORUPSI-DI-INDONESIA; Pukul 14.00; Tanggal 7 Juni 2010
  3. http://miftachr.blog.uns.ac.id/2009/10/kekuasaan-dan-wewenang-beserta-implikasinya/; Pukul 14.00; Tanggal 7 Juni 2010
  4. http://www.youtube.com/watch?v=aTzMsPqssOY; Pukul 10.00; Tanggal 7 Juni 2010
  5. http://www.tnial.mil.id/Doktrin/tabid/59/Default.aspx; Pukul 11.00; Tanggal 7 Juni 2010
  6. http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi_di_Indonesia; Pukul 12.00; Tanggal 7 Juni 2010
  7. http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kasus_korupsi_di_Indonesia; Pukul 13.00; Tanggal 7 Juni 2010

 

 

 

                       

                                                                       

 

Sampingan | Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s